Tantangan Pak Menteri untuk ITB

Hari Sabtu lalu (29 Januari 2011), saya mengikuti kuliah umum yang diadakan ITB. Yah.. karena status saya masih mahasiswa di institusi pendidikan ini, maka kehadiran saya sebenarnya merupakan suatu keharusan (begitu yang tertulis di papan pengumuman depan ruangan tata usaha :p)..


Namun diluar kewajiban, saya memang penasaran ingin datang. Terlebih karena tema yang diambil adalah perumahan. Judul yang tersebut adalah “Pengurangan Kemiskinan sebagai Ideologi Pembangunan”. Judul yang makin menarik rasa penasaran saya.. apakah ini hanya merupakan slogan atau ada maksud yang lebih serius.


Lalu saya datang dan duduk menunggu kuliah umum dimulai. Seperti yang dijanjikan, yang menyajikan materi adalah Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa (jangan tanya saya apa gelarnya ya)..
Ketika melihat orangnya untuk pertama kali (asli saya belum kenal dengan menteri ini, terserah mau dibilang katrok atau apatis), saya lihat orangnya cukup menarik. Dalam artian tidak terlihat aura “pejabat tinggi”, namun bisa saja kan kesan pertama salah


Lalu kuliah dimulai dan Pak Menteri membeberkan materi yang telah disiapkannya.. Dua layar besar yang berfungsi sebagai alat bantu presentasi ternyata tidak berguna banyak. Selain memang kualitas gambarnya yang relatif menyedihkan (tolong nih bagi panitia, supaya lain waktu ada perbaikan), ternyata pak menteri kemudian lebih banyak berimprovisasi dalam menyampaikan kuliah daripada sekedar mengikuti alur bahan presentasi yang telah tersedia. Hasilnya?? Jauh lebih segar karena perhatian mahasiswa lebih tertuju kepada pak menteri dari pada layar kabur di kanan kiri panggung kecil di depan sana.. dan ini sesuai keinginan pak menteri (beliau sendiri yang berkata begitu).


Lalu apa isinya?


Diawali dengan fenomena urbanisasi di dunia dan mencontohkan kondisi di China dan India (beliau mengambil data-data dari majalah yang memang selalu menampilkan ulasan-ulasan bagus tentang kejadian di dunia), beliau kemudian mengeluarkan tantangan kepada ITB secara institusi dan kepada mahasiswa ITB juga tentunya.


Beliau menekankan bahwa masyarakat golongan berpendapatan menengah ke bawah adalah fokus pemerintah dalam penyediaan perumahan dan seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak juga. Menjelaskan mengenai sisi permintaan dan penerimaan, beliau memancing tanggapan ITB tentang konsep permukiman-perumahan sesuai dengan karakter kota atau bagian kota tempat penduduk berada. Dengan demikian penduduk dapat berkarya lebih maksimal karena didukung oleh lingkungan yang sesuai dengan aktivitas dan budaya mereka..


Menurut saya itu sangat menarik. Bukan ide baru memang tapi memang sangat penting untuk kembali diangkat menjadi isu utama. Slogan pemberantasan kemiskinan tidak cukup dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat yang berpendapatan rendah, namun memastikan mereka memiliki semangat untuk berusaha mendapatkan pendapatan dan penghidupan yang layak. Dan mengingat pernyataan seorang bijak (jangan tanya siapa orangnya karena saya tidak ingat) bahwa sebuah negara dimulai dari sebuah rumah, maka sangat logis jika penduduk perkotaan harus didukung oleh lingkungan permukiman perkotaan yang mendukung keberadaan mereka. Jika mereka pengrajin, alangkah baiknya jika ada kampung pengrajin. Jika mereka pegawai, ada bagusnya ada kawasan perumahan pegawai. Tentu saja tidak berarti membuat segregasi permukiman sesuai profesi. Teknisnya tentu dapat divariasikan sesuai dengan kondisi lapangan. Tapi yang utama, lingkungan permukiman itu harus lolos standar kelayakan rumah tinggal.


Nah, lalu apa tanggapan mahasiswa yang hadir?


Ternyata sangat menarik. Beberapa ide, kritik dan saran yang muncul saya rasa sangat segar dan dapat diangkat menjadi konsep-konsep yang lebih lengkap dan serius. Apa saja ide itu? Duh.. coba deh cari tahu ke itb ya. Karena seharusnya dalam waktu 1 minggu, harus ada laporan yang diserahkan mahasiswa (khususnya s1) mengenai tanggapan mereka tentang kuliah umum.


Nah.. lalu apa nih pelajarannya?


Menurut saya, urusan permukiman-perumahan tidak hanya urusan pemerintah tapi juga urusan kita semua sebagai penghuni kota. Jangan takut untuk salah tapi tetaplah berusaha ikut serta dalam penciptaan lingkungan permukiman perkotaan yang sehat, layak dan meningkatkan “semangat hidup” penghuninya.. Kita tidak perlu jadi walikota untuk ikut berbuat. Dimulai dari hal kecil, dimulai dari diri sendiri dan dimulai sejak sekarang , begitu kutip pak menteri dari seorang kia’I kondang yang sekarang tak lagi sekondang dulu :D

Studi Sederhana tentang Kemacetan Kota Bandung

Kota Bandung makin hari makin penuh sesak. Selain ruang terbuka hijau yang berubah fungsi menjadi kawasan permukiman dan kawasan komersial, jalan raya juga rasanya selalu penuh sesak dengan kendaraan bermotor. Kebijakan jalur sepeda sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah pada kelangsungan “kesehatan kota” juga sepertinya bakal hilang seperti hilangnya jalur berwarna biru di atas jalan raya kota kembang ini.

Studi tentang kemacetan lalu lintas mungkin sudah sangat banyak. Berbagai pendekatan dan metode studi serta ribuan sampel yang terlibat untuk menemukan rumusan penyelesaian masalah klasik kota-kota besar di Indonesia ini. Studi tentang pelebaran jaringan jalan, manajemen transportasi, kelayakan jalan layang dan jaringan jalan tol dalam kota hingga pada alternatif jenis moda transportasi dilakukan namun sampai hari ini Bandung tetap saja macet.

Penulis kemudian berpikir (sebenarnya hal ini kepikiran ketika melihat lapangan parkir ITB yang lengang karena masih masa liburan semester) bahwa ada juga pendekatan lain yang bisa dilakukan untuk membantu mengurangi masalah kemacetan di Kota Bandung. Pendekatan ini adalah pendekatan perilaku berkendaraan. Bukan pendekatan baru karena penulis yakin bahwa pendekatan ini juga telah sering digunakan untuk studi transportasi di Indonesia, mungkin termasuk Bandung (tidak bisa berkata yakin karena belum pernah baca).

Untuk kali ini, penulis coba menghubungkan antara perilaku berkendaraan dengan pengurangan jumlah kendaraan yang beredar tentunya. Karena sebagian besar “penghuni” jalan raya itu kendaraan bermotor (jika tidak mengikutsertakan pedagang kaki lima yang memenuhi badan jalan di beberapa lokasi Kota Bandung), maka kenapa tidak melakukan pengurangan jumlahnya dan “memaksa” si pengguna kendaraan bermotor sedikit mengalah dan memilih menggunakan moda transportasi umum.

Lalu di mana penelitiannya?

Nah, sebenarnya penelitian ini bertujuan menemukan seberapa besar potensi tingkat partisipasi masyarakat golongan berpendidikan dalam upaya pengurangan masalah transportasi kota tempat mereka tinggal (dalam hal ini Bandung).

Target groupnya siapa? Hmmm… mungkin sudah banyak yang menebak kalo baca dari atas.

Benerrr… Target surveinya ya mahasiswa, dosen dan para pegawai yang beraktivitas di ITB. Kebetulan aja kan karena penulis juga sedang beraktivitas di situ (hanya saja ga pake kendaraan pribadi).

Lebih khusus tentang target survei tentunya para penghuni ITB yang menggunakan kendaraan bermotor pribadi (yang pake sepeda ga ikutan disurvei).

Lalu yang ditanya apa? Nah, kira-kira sebagai berikut nih pertanyaan surveinya.

1. Apakah Saudara menggunakan kendaraan pribadi? (jawabannya harus ya. Kalo tidak tandanya nanya ke orang yang salah)
2. Jenis kendaraan pribadi Saudara? (pilihannya kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. Tapi kalo ternyata ada yang pake roda tiga atau roda delapan ya silakan aja sih ditambahkan)
3. Lokasi rumah Saudara di Kecamatan dan Kelurahan mana? (kalo perlu sampai ke RT/RW. Ga usah sampai alamat lengkap kecuali sekalian mau kenalan jadi nanti ga nanya lagi kalo mau berkunjung)
4. Jika ITB mengeluarkan kebijakan untuk ikut berperan aktif dalam upaya pengurangan kemacetan di Kota Bandung (mungkin sekaligus mengurangi polusi udara karena asap buangan kendaraan bermotor), apakah Anda bersedia ikut berperan aktif? (Pilihannya ya atau tidak. Tapi kalo ragu-ragu, juga ga apa-apa. Tandanya si responden pinter juga karena ga mau beli kucing dalam karung. Lha kan belum tau bentuk peran aktifnya seperti apa.)
5. Jika kebijakan itu berkenaan dengan penggunaan kendaran pribadi ke kampus, apakah Saudara bersedia ikut berperan aktif? (ga perlu disebutin lagi pilihan jawabannya)
6. Jika jawaban nomor 5 adalah Ya, seberapa besar Saudara bersedia tidak menggunakan kendaraan pribadi ke kampus? (Jawabannya bisa variasi nih, tergantung peneliti. Hehehe. Namun disini penulis coba buat beberapa pilihan, yaitu (1) berhenti menggunakan kendaraan pribadi ke kampus; (2) bersedia mengurangi penggunaan kendaraan pribadi hingga 50% - artinya jika si responden itu beraktivitas di kampus 5 hari kerja, maka minimal ybs bersedia ga bawa kendaraan bermotor ke kampus selama 2 hari); (3) bersedia hanya mengurangi sebanyak 1 hari dalam seminggu, apapun aktivitasnya di kampus).

jawaban untuk pertanyaan 5 dan 6 bisa dihubungkan dengan pertanyaan tentang alamat rumah. Karena jika rumah si responden jauh di pinggir kota, mungkin pilihan minimal yang akan diambil karena kalo naik transpotasi umum bisa ngabisin waktu yang ga sedikit (padahal sering telat bangun dan dapet jadwal kuliah lagi sepanjang minggu).

Nah, dengan pertanyaan seperti diatas seharusnya bakal ditemukan tuh berapa persen penghuni ITB yang bersedia berpartisipasi aktif dalam upaya pengurangan masalah kemacetan Bandung. Tapi sebenarnya sih kalo mau serius, masih banyak tuh pertanyaan yang harus diajukan. Tapi untuk hasil pemikiran yang tiba-tiba rasanya lumayanlah. Bisa juga dijadikan ajang pemanasan untuk survey yang lebih dalam. Dan bagusnya penelitian survey ini bisa diberlakukan ke berbagai instansi dan lembaga. Coba deh kalo dilakukan ke seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Bandung, khususnya yang terletak di kawasan rawan macet. Kira-kira hasilnya bagaimana ya?

Eh kalo ternyata sudah ada yang bikin studi ini tolong dong share hasil penelitiannya...